Walikota Seluruh Indonesia Dialog Masalah Persoalan Perkotaan

BOGOR (Gerbang Banten),-
Dalam rangka penyelenggaraan rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) XIII Tahun 2018 yang akan dilaksanakan di Tarakan, Kalimantan Utara pada 25 hingga 29 Juli. Walikota seluruh Indonesia berdialog langsung dengan Presiden RI Joko Widodo untuk membicarakan berbagai masalah dan persoalan yang dihadapi seluruh pemerintah kota (pemkot) yang ada di Indonesia untuk mencari solusi penyelesaiannya.

Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Bogor dipimpin langsung oleh Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany yang merupakan Ketua Apeksi. Pertemuan dengan para wali kota ini dilakukan dalam tiga sesi, yakni sesi pertama pukul 09.00 WIB, sesi kedua pukul 12.00 WIB dan sesi ketiga pukul 15.00 WIB, Senin (23/7).

Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, menjelaskan, ada beberapa point pertemuan yang dibahas dengan Pak Presiden, yakni mengenai dana kelurahan, masalah jalan, CPNS Kategori dua, perizinan online dan lainnya.

Ketua APEKSI Airin Rachmi Diany mengatakan para wali kota menyampaikan permohonan agar tatanan pemerintah kota, yakni kelurahan juga diberi dana seperti Dana Desa. Sebab dengan adanya Dana Kelurahan, akan sangat membantu mengatasi problematika yang terjadi di perkotaan. “Jadi pada intinya yang pertama adalah tentang dana kelurahan. Selama ini dana desa sudah ada, tetapi dana kelurahan tidak ada. Padahal persoalan perkotaan juga kompleks baik itu kemacetan, kriminalitas dan lainnya. Bahkan kemiskinan. Kalau tidak ditangani dengan baik, kriminalitas bisa tinggi. Sehingga kami meminta ke Bapak Presiden sebagai pembuat kebijakan bahwa bantuan keuangan tidak hanya untuk desa saja tapi untuk kelurahan,” katanya.

Para wali kota membahas soal pemeliharaan jalan, terutama yang merupakan jalan nasional dan provinsi. Sebab, banyak kasus di mana pemeliharaan jalan nasional dan provinsi itu lambat dilakukan, sehingga imbas negatif diterima wali kota.

“Sehingga mudah-mudahan bisa ada solusi. Pertama, bisa cepat melakukan pemeliharaan jalan. Atau yang kedua kita daerah tingkat dua atau kota bisa mengalokasikan atau diberikan alokasi anggaran dari pusat dan kita yang melaksanakannya. Sehingga tidak ada lagi tumpang tindih. Karena kalau aset pusat atau provinsi kita tidak boleh melakukan pemeliharaan. Sedangkan masyarakat komplainnya ke kita langsung, misalnya kalau ada jalan rusak dan lainnya,” ungkapnya.

Para wali kota meminta honorer yang sudah mengabdi untuk negara dalam waktu lama bisa diangkat menjadi PNS tanpa mengikuti tes. “Ada permintaan para wali kota bahwa kan sudah diseleksi berkali-kali tidak lulus ya, tapi kan mereka sudah mengabdi puluhan tahun dan yang lainnya,” katanya.

Kendati demikian, menurut Airin, Presiden Jokowi menolak permintaan para walikota tersebut. Jokowi tetap ingin tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS harus melalui tes agar mereka menjadi PNS yang profesional. “Presiden tetap sampaikan harus ada seleksi. Katanya, tapi mudah-mudahan bisa diseleksikan lah,” jelasnya.

Sementara Presiden Jokowi menginginkan pertemuan ini. “Saya ingin memang mengagendakan pertemuan khusus seperti ini supaya persoalan-persoalan di kota bisa kita atasi dan segera dilakukan bersama,” kata Jokowi membuka pertemuan.

Dalam kegiatan ini, Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratino. Kegiatan ini akan berlanjut dengan sesi kedua dan ketiga.(hms/ben)