SPTJM K1 Banten Harus Diperbaharui, SPTJM Tahun 2014 keliru

 

Serang (Gerbang Banten) –  Honorer K1 Banten saat ini tengah menanti dibuatkannya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Gubernur Banten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. SPTJM ini informasinya diminta oleh MenpanRB sebagai syarat utama penyelesaian pengangkatan K1 Banten yang tersisa menjadi PNS. Kabar permintaan ini muncul disampaikan oleh Yandri Susanto Anggota Komisi II DPP-RI pasca rapat Gabungan 7 Komisi DPP-RI dengan kementeriaan terkait diantaranya KemenpanRB, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenag dan Kemendikbud Senin 23/7/2018.
Diberitakan sebelumnya bahwa Gubernur Banten Wahidin Halim menyanggupi menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) untuk disampaikan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) terkait sisa tenaga honorer kategori 1. Meski begitu, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan terlebih dahulu mengkroscek perihal permintaan SPTJM dari Menpan-RB.
“Pada prinsipnya sanggup (menerbitkan SPTJM). Tapi, kami mau kroscek dulu ke sana dalam waktu dekat, apakah ada suratnya. Kemarin kan hanya lisan, jadi kami perlu memastikan, supaya tidak salah nantinya,” kata Kepala BKD Banten, Komarudin melalui sambungan telepon, Kamis (2/8/2018). Sebelumnya, Pemprov Banten telah menerbitkan SPTJM pada 2014. “Iya, sebenarnya kan sudah ada, tapi mungkin updating saja, karena memang berkurang kan, dari 367 menjadi 350 orang,” ujarnya.
Endang Suherman salah satu honorer K1 Banten yang juga pernah menjadi ketua Forum Honorer K1 saat dihubungi melalui sambungan telpon Selasa 7/8/2018 membenarkan bahwa pada tahun 2014 pemerintah Provinsi Banten melalui plh. Gubernur Banten Rano Karno pernah membuatkan SPTJM untuk K1. Namun menurutnya SPTJM yang dibuat tersebut keliru dan berakibat cukup fatal bagi sisa K1 Banten, isinya pernyataanya menyebutkan honorer K2 seharusnya K1. Hal inilah kemudian menurut saya MenpanRB menganggap K1 Banten sudah tidak ada lagi. Saya baru mengetahui isi SPTJM tahun 2014 belakangan ini setelah menerima copyannya dari teman-teman.
Lebih lanjut Endang mengatakan, permintaan SPTJM K1 memang baru disampaikan secara lisan melalui Pak Yandri Susanto yang menghubungi saya via telpon pada tanggal 23 Juli 2018. Namun selanjutnya Pak Yandri sudah menemui Pak Gubernur menyampaikan hal ini pada tanggal 25 Juli 2018 dirumah Dinas Pak Gubernur. Karena itu saya yakin Pak Gubernur juga sudah tahu bahwa MenpanRB membutuhkan SPTJM untuk mengangkat honorer K1 Banten yang tercecer. Informasi ini saya peroleh langsung dari Pak Yandri dikediamannya, setelah beliau bertemu Pak Gubernur. Masa beliau bohong saya kira ngga mungkinlah karena bagaimanapun beliau itu pejabat publik. Dan saya juga yakin 100%, bahwa Pak Gubernur serta Pak Wakil Gubernur Banten memiliki keinginan yang kuat untuk menyelesaikan pengangkatan sisa K1 Banten menjadi PNS, beliau kan pemimpin yang pro rakyat.
Dengan demikian maka asumsi saya sisa K1 Banten dapat selesai diangkat menjadi PNS apabila Pemprov Banten bisa meyakinkan MenpanRB secara tertulis, ya dengan SPTJM K1 itu. Dan mengenai mekanisme penyampaian SPTJM ya tentu akan mengikuti tata aturan atau tata kelola pemerintahan yang berlaku. Namun untuk percepatan ada baiknya ditembuskan ke Pak Yandri Susanto yang memiliki akses langsung dengan Pak MenpanRB.
Perlu saya sampaikan bahwa K1 Banten itu legal standingnya SE MenpanRB No 3 Tahun 2012, jumlah seluruhnya sebanyak 781 orang. Telah diangkat baru sebanyak 300 orang, dan sisanya hingga saat ini tinggal 350 orang. Selebihnya ada yg diangkat setelah mengikuti test, ada yang berhenti bekerja dan bahkan ada juga yang meninggal. Jadi antara honorer yang sudah diangkat 300 orang dengan kami yang masih bersisa sebanyak 350 orang baik legal aspek maupun berkasnya sama. Karena itulah kami merasa yakin bahwa kami yang tersisa ini memiliki hak yang sama untuk diangkat seperti teman-teman kami yang saat ini sudah memperoleh SK PNS penuh.(*)

Bagikan di Media Sosial mu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.