SEPULUH PROVINSI SEPAKAT TINGKATKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL

Tangerang-Sepuluh perwakilan pemerintah provinsi kumpul bersama di Provinsi Banten. Mereka menggelar Rapat Gabungan Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) ke XVII di Alium Hotel, Kota Tangerang Kamis (27/04).
Kesepuluh provinsi tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Jogjakarta, DKI Jakarta, Bali, NTB, NTT, Lampung dan tuan rumah Banten. Sepuluh daerah ini juga sepakat akan melakukan langkah dan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah dan nasilnal.
Asisten Daerah (Asda) bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Pemprov Banten Anwar Mas’ud mengatakan, saat ini bangsa Indonesia belum sepenuhnya berdaulat dibidang pangan. Peningkatan kebutuhan pangan akibat meningkatnya jumlah penduduk tidak diiringi dengan ketersediaan pasokan pangan yang memadai.
Bahkan saa ini, kata Anwar, harga pangan semakin meningkat, produksi pangan juga belum mencukupi, pengalih fungsian lahan masih terus berjalan. Ironisnya sebagai negara agraris, pasokan produk pertanian dalam negeri masih mengandalkan dari Negara lain.
“Tentu untuk mengatasi persoalan ini, kiranya perlu dilakukan langkah kreatif dan inovatif, termasuk dalam kebijakan pembangunan pertanian dan tata kelola pangan bersama-sama dengan masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan selaras dengan upaya meningkatkan ketahanan pangan didaerah yang kelak akan berdampak terhadap tingkat ketahanan pangan nasional,” kata Anwar Mas’ud saat memberikan sambutan.
Anwar melanjutkan, Pemprov Banten sangat konsen terhadap masalah pangan, berbagai langkah startegis telah dilakukan dalam mengamankan dan meningkatkan produksi pangan, antara lain dengan perbaikan infrastruktur pertanian, pengendalain harga sarana produksi dan harga jual komoditas pertanian, pengendalian alih fungsi lahan.
“Saat ini produksi pangan khusunya beras, Banten masuk peringkat kesembilan nasional, dengan surplus hamper 100 ribu ton beras. Produksi beras pada tahun 2016 mencapai 2.2 juta ton atau naik 4,7 persen dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai 2,1 juta ton. Kami sadar masih banyak upaya yang perlu dilakukan untuk membenahi permasalahan ketahanan pangan,” ungkpanya.
Untuk itu, lanjut Anwar, pihaknya menyambut baik tema ketahanan pangan dijadikan prioritas program kerjasama pembangunan. KedepaN.
“Mudah-mudahan melalui forum kerjasama daerah MPU ini dapat dihasilkan langkah besar dengan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan ketahanan pangan daerah dan nasional,” harapnya.
Anwar berharap agar Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) juga bisa meningkatkan pola kerjasama pada berbagai sektor. Sehingga forum tersebut tidak hanya fokus pada satu permasalahan bidang. Dia mengatakan, kerjasama tersebut harus ditingkatkan untuk pengembangan ekonomi masyarakat di masing-masing daerah. Forum ini memiliki posisi yang stategis dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
“Tidak berlebihan jika kite semua sepakat melalui forum ini, dapat diperoleh rumusan yang bersifat problem solving atas berbagai masalah yang dihadapi daerah, serta langkah-langkah konkrit dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” katanya.(admin)