Tuesday 11th August 2020
4 views

Selesaikan Persoalan Aset, Pansus DPRD Kota Serang Libatkan KPK

SERANG, (Gerbang Banten) – Pansus aset yang dibentuk DPRD Kota Serang libatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Serang Ke kota Serang di Gedung Paripurna Kota Serang, Rabu (22/07/2020).

Pansus aset menghitung total 227 aset berupa gedung dan tanah yang belum diberikan oleh Pemkab Serang. Termasuk gedung pendopo, gedung BUMD dan perkantoran.

Ketua pansus aset Tb Ridwan Ahmad mengatakan, dari total 227 aset, 173 di antaranya adalah gedung perkantoran dan sisanya bidang tanah. Akibat aset yang belum diserahkan, ada dinas yang berkantor di gedung tidak layak dan sebagian menyewa.

Jika mengacu pada UU 32 tahun 2007, Pemkab Serang juga harus menyerahkan pendopo bupati termasuk gedung BUMD seperti PDAM. Apalagi, pemkab sendiri sudah membangun pusat pemerintahan kabupaten di luar wilayah Kota Serang. Namun kata Dia aset belum di serahkan.

“Padahal kami  sudah komunikasi, baik ke gubernur maupun ke Bupati dan sudah melayang surat. Namun hingga saat belum ada respon,” kata Dia saat memberi penjabaran ke rombongan KPK. Selain itu, Kata Dia Ia berharap besar kepada KPK agar dapat membantu penyelesaian tersebut. ” Kami berharap besar,” tuturnya.

Lebih lanjut, katanya Ia mengaku jika pemkab tidak bisa menyerahkan gedung, paling tidak dapat menyerahkan dokumen bahwasanya telah diserahkan ke kota Serang.

“Kita tau aset yang saat ini digunakan untuk kantor pemerintahan, jadi tidak serta merta langsung diserahkan seluruhnya baru mereka pindah, Namun bisa dibuat perjanjian diserahkan ke kota Serang dan dengan tegang waktu yang dijanjikan di seranhkan ke kita,” ujarnya

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD kota Serang Roni Alfanto mengatakan semenjak kota serang mekar tahun 2007 , DPRD telah melakukan Komunikasi.

“Sesuai UU kan paling lama penyerahan aset itu lima tahun, namun ini sudah 13 tahun belum diserahkan,” Kata Roni.

Lanjutnya, DPRD telah melayangkan surat baik ke provinsi dan Bupati, namun tidak ada respon juga.” Waktu kami study banding dengan daerah lain bahwasanya permasalahan ini bisa ditengahi KPK jadi kami  undang dan libatkan KPK dan tentunya berharap besar dapat membantu menyelesaikan permasalahan aset ini,” Harapnya.

Ditempatkan yang sama Koordinator Korsupgah KPK Asep Rahmat Suwandha mengatakan akan segera melakukan media antara perwakilan kabupaten Serang dan kota Serang, hal itu untuk menemukan titik temu.

“Secepatnya kita lakukan, hal ini agar sudah ada titik jelas dari kedua pemda tersebut,” Katanya (advetorial)

What do you think of this post?
  • Awesome (0%)
  • Interesting (0%)
  • Useful (0%)
  • Boring (0%)
  • Sucks (0%)
Jasa Pembuatan Website

Subscribe

No Responses

Tinggalkan Balasan