Pemrov Banten Tanda Tangani Pergub Pembiayaan SMA/SMK

SERANG – Peraturan Gubenur (Pergub) tentang pembiayaan sekolah untuk SMA/SMK yang saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten telah ditanda tangani. Pergub ini adalah bentuk tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah.

Engkos Kosasih Samanhudi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindidkbud) Banten membenarkan hal tersebut. Pergub itu akan mengatur komite sekolah dalam kaitan pembiayaan sekolah.

“Pergub itu nantinya akan mengatur tentang pembiayaan sekolah, intinya komite akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan pihak sekolah berapa besaran nilai yang akan dikenakan kepada siswa dan itu tergantung kesepakatan nantinya. Dan saya tegaskan, yang berhak melakukan pungutan itu komite sekolah, kalau sekolah tidak boleh,” katanya.

Meski begitu, menurut Kosasih, di dalam Pergub itu sendiri tidak mencantumkan ambang batas nilai tertinggi. “Tidak ada itu, semua tergantung komite,” ujarnya.

Engkos menjelaskan bahwa semenjak pelimpahan kewenangan SMA/SMK kepada Pemprov Banten sudah memperhatikan pendidikan.   “Intinya pemprov Banten pasca pelimpahan akan memperhatikan pendidikan termasuk anggarannya. Mulai tahun ini anggaran bertambah, guru juga kita perhatikan, berikut sarana dan prasarana sekolah, serta peningkatan keperluan siswa peralatan dan sebagainya,” jelasnya.

Anggota Komisi V DPRD Banten Tuti Elfita. Jika yang bisa memungut biaya untuk sekolah adalah komite sekolah. Ia mengatakan, Pergub pembiayaan itu untuk menutupi biaya operasional sekolah.  “Kalau tidak ada payung hukum (pergub red) hal itu tidak mungkin. Makanya pergub ini kan mengatur komite. Komite itu bagian dari masyarakat yang ikut berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan, mereka juga sekumpulan orang tua murid,” kata Tuti.

Dijelaskan Tuti, komite sekolah haruslah dapat menerima masukan dari wali murid.  “Dari masukan itu dipilah lagi oleh komite, karena pungutan itu nanti bentuknya sumbangan dan sifgatnya tidak rata. Tinggal kebijakan dari komite sekolah, apakah memakai level, jadi jangan sama ratakan yang mampu dan tidak mampu,” jelasnya.

Menurutnya, sebelum pelimpahan kewenangan SMA/SMK ke Pemprov Banten, beberapa kota/kabupaten sudah menggratiskan biaya sekolah.  “Ketika kewenangan masih di kabupaten/kota beberapa sudah menggratiskan seperti Kota Tangerang, Kota Tangsel, dan Kota Serang. Dan setelah dialihkan menjadi kewenangan provinsi, kita belum memiliki kekuatan seperti dulu jadi kewenangan kabupaten/kota. Maka itu pergub ini juga menjadi jalan tengah,” ujarnya.

Lebih lanjut Tuti mengimbau kepada Dindikbud Banten agar besaran Bosda dibuat secara cluster. Ia menilai, anggaran Bosda yang dikucurkan saat ini belum memenuhi harapan. “Tapi kita optimalkan yang ada saat ini, seperti yang kita tahun  anggaran Bosda untuk SMA sebesar Rp 900 ribu sedangkan untuk SMK sebesar Rp 640 ribu. Ke depan kita akan usulkan untuk Bosda kita tingkatkan,” ujarnya.(bangun)

Bagikan di Media Sosial mu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.