Menteri Bintang, Kukuhkan perempuan Sebagai Pemimpin Penggerak Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak

JAKARTA (Gerbang Banten) – Sejalan dengan Nawacita ke-3 Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengukuhkan secara simbolis 300 perempuan pemimpin sebagai penggerak Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di 10 Kabupaten. Pengukuhan ini sekaligus menutup rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Tahun 2020.

“Semoga mandat (perempuan pemimpin) ini dapat dijalankan dengan baik, sehingga dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, demi menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan anak, pekerja anak, dan tentunya meningkatkan ekonomi perempuan,” ujar Menteri Bintang dalam rangkaian acara yang juga dilakukan secara daring di (27/11).

Menteri Bintang menuturkan peningkatan partisipasi perempuan perlu dimulai dari tingkat perdesaan sebagai salah satu kunci mencapai kesetaraan gender. Partisipasi dan peran aktif perempuan diharapkan mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan menciptakan program-program yang berperspektif pada kepentingan perempuan di desa.

“Lahirnya kebijakan yang berperspektif perempuan akan mempermudah perempuan menjemput berbagai kesempatan yang selama ini sulit mereka akses. Saya berharap Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dapat memastikan perempuan dan anak menjadi bagian pembangunan perdesaan dengan ikut serta dalam pengambilan keputusan, dan memastikan peraturan dan kebijakan perdesaan yang dihasilkan lebih ramah perempuan dan mengedepankan perlindungan anak,” jelas Menteri Bintang.

Dalam acara yang sama, Camat Matakali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Sulaiman Makka mewakili 8 pemerintah desa dan kabupaten dari 4 Provinsi (Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Kalimantan Barat) menyampaikan rencana kerja dan komitmen untuk mendorong peningkatan kepemimpinan perempuan perdesaan di 4 provinsi tersebut

“Mudah-mudahan komitmen kami bisa menjadi pedoman kami nantinya untuk ditindaklanjuti dalam mengurangi angka kekerasan perempuan dan anak di wilayah Indonesia terutama di daerah kami,” ujar Camat Matakali, Sulaiman Makka.

Rencana kerja dan komitmen daerah diantaranya melakukan kerjasama dan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa dengan membagi tugas dan tanggung jawab sesuai kewenangannya. Mendorong desa inklusif, mengembangkan sekolah perempuan, menyediakan anggaran, program, dan design untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dan anak untuk mewujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, hingga melakukan perekrutan dan pendampingan pasca pelatihan dan terbentuk kelompok-kelompok perempuan.

Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan pada tahun 2020 merupakan kerja sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dengan Aliansi Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (KAPAL Perempuan). Pelatihan di 10 kabupaten ini diikuti dengan pelaksanaan Workshop untuk menyusun rencana kerja bersama, serta meningkatkan komitmen pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi dalam kepemimpinan perempuan perdesaan untuk mencapai SDGs (Suistainable Development Goals) Desa melalui perwujudan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

Pelatihan diikuti oleh 300 orang peserta dan dilakukan di 5 provinsi yaitu Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, NTB dan NTT, dan di 10 kabupaten yaitu Cianjur dan Sumedang, Kubu Raya dan Mempawah, Polewalimandar dan Mamuju, Lombok Utara dan Lombok Timur serta Lembata dan Flores Timur. Pelatihan ini rencananya akan dilanjutkan hingga tahun 2024 di 34 provinsi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk melaksanakan Program Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak sebagai strategi akselerasi pencapaian SDGs Desa oleh Kemendes PDTT dengan Kemen PPPA, yang telah dideklarasikan pada 11 November 2020 lalu.

(Siaran Pers Nomor: B-329/Set/Rokum/MP 01/11/2020)