Kompolnas Susun Kebijakan Polri Kwartal Pertama 2024 Dalam FGD di Jakarta
JAKARTA, (gerbangbanten.co.id) – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan Arah Kebijakan Polri pada kwartal pertama tahun 2024.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grandhika, Jakarta Selatan, Kamis (8/8/2024), dihadiri sejumlah unsur Polri dan Bappenas sebagai narasumber kunci.
Dalam diskusi tersebut, pembahasan difokuskan pada perencanaan pembangunan keamanan dalam negeri, terutama kebijakan, capaian, serta rencana kerja dan strategi Polri hingga tahun 2045.
Narasumber dari Polri diwakili oleh Karojakstra Srena Polri, Brigjen Pol. Sambodo Purnomo Yogo, S.I.K., M.T.C.P., sementara Bappenas diwakili oleh Koordinator Bidang Kamtibmas, Rangga Jantan Wargadalam.
Sejumlah komisioner Kompolnas turut hadir dalam FGD ini, termasuk Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, Poengky Indarty, S.H., L.L.M., Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H., serta H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H. Hadir pula Kepala Sekretariat Kompolnas, Brigjen Pol. Musa Ikioson Tampubolon, beserta jajaran pejabat sekretariat lainnya.
Dalam sambutan pembukaannya, H. Mohammad Dawam, yang mewakili Pelaksana Harian Ketua Kompolnas, menegaskan pentingnya FGD ini dalam rangka menyusun Draft Arah Kebijakan Polri yang akan diusulkan kepada Presiden untuk menjadi kerangka kebijakan Polri tahun 2025.
“Sesuai dengan Perpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kompolnas, tugas utama Kompolnas adalah membantu Presiden dalam menetapkan Arah Kebijakan Polri, selain memberikan pertimbangan terkait pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Oleh karena itu, FGD ini sangat penting,” ujarnya.
Paparan dari para narasumber berhasil membangkitkan antusiasme peserta diskusi. Dr. Yusuf Warsyim menyoroti pentingnya peningkatan sarana dan prasarana SDM Polri, termasuk pendirian Universitas Kepolisian.
Sementara itu, Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto menekankan perlunya peningkatan kualitas kurikulum pendidikan di berbagai lembaga pendidikan Polri.
Setelah FGD, kegiatan dilanjutkan dengan perumusan Draft Arah Kebijakan Polri yang akan menjadi usulan kebijakan tahun 2025.
Draft ini mencakup berbagai aspek, termasuk dukungan SDM, sarana dan prasarana, anggaran, serta operasional Polri, yang semuanya bertujuan untuk mendukung profesionalisme dan kemandirian Polri.
Kegiatan berlangsung hingga sore hari dengan hasil yang diharapkan dapat memperkuat peran Polri di masa mendatang. (*)