Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rencanakan Fasilitasi Penataan Kampung Nelayan di Desa Sungsang Tiga dan Empat

BANYUASIN (Gerbang Banten) Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melakukan fasilitasi penataan kampung nelayan melalui Pemanfaatan Dana CSR/Bina Lingkungan Perusahaan BUMN/Swasta Nasional. Hal ini sesuai dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 khususnya pada sektor perikanan tangkap yang salah satunya adalah memperbaiki komunikasi dengan nelayan serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan.

Kasi Kelembagaan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, KKP, Suhardi mengatakan tujuan dari kedatangan tim DJPT KKP ke Desa Sungsang Tiga dan Empat ini adalah untuk dapat berkoordinasi mengenai kebutuhan faslitasi penataan apa saja yang dibutuhkan oleh di desa tersebut.

Ia mengatakan bahwa hasil dari koordinasi tersebut diketahui bahwa Desa Sungsang Tiga dan Empat membutuhkan air bersih, tempat sampah, MCK, serta sosialisasi Kesehatan, kebersihan, dan kepedulian kepada lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan.

“Kondisi desa ini memang sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah, terutama terkait dengan air bersih dan pengelolaan sampah, karena yang kami lihat saat peninjauan dan identifikasi adalah banyaknya sampah yang menumpuk di bawah rumah para nelayan” Terang Hardi. Jum’at, 9/10/2020.

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kab. Banyuasin, Tunjang Sudiyono, S.P. mengatakan terkait dengan kesulitan air saat ini masyarakat sudah berusaha untuk membuat sumur bor yang terletak dekat dengan Masjid Desa Sungsang,

“Namun untuk diminum hal itu masih sulit karena airnya masih air payau jadi masih harus diolah dulu baru bisa dimasak, sebenarnya sudah ada juga air galon yang masuk ke desa ini, tapi belum dapat mencukupi semua warga, sehingga kami memang sangat berharap desa ini bisa dibantu oleh KKP” ujarnya.

Menjawab hal itu hardi mengatakan bahwa saat ini tim DJPT sudah menggalang kerjasasama dengan perbankan dan Jasindo untuk dapat membantu terlaksananya penataan kampung nelayan ini, untuk itu informasi apa saja yang dibutuhkan Desa Sungsang Tiga dan Empat nantinya akan dikomunikasikan ke pihak tersebut, sehingga bantuan yang akan diberikan tidak salah sasaran” Terangnya. 

Selain permasalahan air dan sampah, nelayan Desa Sungsang Tiga dan Empat ini juga mengalami kesulitan terkait tidak adanya jalan atau akses menuju TPI. Menurut Kepala Desa Sungsang 3, Haji Amirudin mengatakan, bahwa belum adanya jalan khusus menuju TPI sehingga banyak nelayan yang masih kerepotan untuk mengangkut barang termasuk juga sampah karena tidak adanya kendaraan berat seperti mobil atau motor, sehingga mereka harus menggunakan beca dengan tarif yang mahal.

Terkait dengan wanita nelayan, Hardi mengatakan dibutuhkan pemberdayaan para wanita nelayan, agar dapat membantu meningkatkan ekonomi para nelayan, dengan memberikan pembinaan untuk pengolahan, dan cara memasarkan produk mereka.

Selain permasalahan yang dirasakan oleh para nelayan, beberapa penyuluh juga mengatakan kesulitan untuk dapat menguppdate data karena sinyal yang kurang bagus, mereka berharap dengan adanya kunjungan ini pihak KKP dapat membantu agar sinyal di Sungsang menjadi lebih baik.

“Kesulitan yang kami rasakan adalah Ketika kami mau menguppadate data KUSUKA, tidak jarang kami menguppdate data sementara secara manual, dan ketika sinyal bagus barulah kami akan mengupdate Kembali data sementara tersebut” Ungkap salah satu penyuluh di Desa Sungsang.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sumsel, Dr. Ir. Septifitri, M.M. mengatakan kesulitan membuat BPKP terkait dengan keharusan adanya pass kecil yang dikeluarkan oleh syahbandar perhubungan.

“Pihak kami sudah sering melakukan kooordinasi dengan dinas perhubungan, namun sampai saat ini masih belum ada kabar tindak lanjutnya dari pihak mereka” terangnya

Permasalahan yang dialami  para nelayan adalah kesulitan dalam hal modal, Hardi mengatakan untuk permodalan, nelayan saat ini bisa meminta ke perbankan.

“Saat ini KKP sudah bekerja sama dengan perbankan sehingga permasalahan yang ada di desa ini, akan kami komunikasikan dengan Kementerian dan Lembaga terkait” ujarnya. ***

Bagikan di Media Sosial mu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *