Kanwil Kumham Banten Ikuti Rapat Pembahasan Raperda Kota Tangerang Selatan tentang Pengelolaan Cagar Budaya

Serang – Kanwil Kumham Banten melalui Perancang Peraturan Perundang-undangan mengikuti Rapat Pembahasan Raperda Kota Tangerang Selatan tentang Pengelolaan Cagar Budaya secara virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting, Rabu (07/09),

Rapat di buka dan dipimpin oleh Firdaus selaku Kasubbag Pembentukan Produk Hukum Daerah serta dihadiri oleh dihadiri oleh Wahyu Perdana Putra selaku Kasubdit Wilayah III pada Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri, Dadang Raharja selaku Staff Ahli Walikota, Setyorini mewakili Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Banten, Mohammad Ervin Ardani selaku Kabag Hukum, Iis Nurasih selaku Kabid Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Luthfi selaku Kabid pada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil, serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Provinsi Banten.

Dalam kesempatan ini Perancang PUU Kanwil Banten memberikan tanggapan bahwa materi muatan yg diatur dalam Raperda hampir 90% mengadopsi ketentuan UU No 11 Th 2010 tentang Cagar Budaya, namun dengan redaksional yg berbeda sehingga menimbulkan makna yang salah, sehingga kami menyarankan materi muatan untuk disesuaikan dengan UU No 11 Th 2010. Pengaturan ketentuan penyidikan, pidana disarankan tidak diatur, karena norma yang diatur merupakan kejahatan, yang sanksi pidana penjara dan pidana dendanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU No 12 Th 2011. Pada prinsipnya Raperda ini dapat dibentuk atau tidak tergantung pada potensi Cagar Budaya di Kota Tangerang Selatan. Jika ada potensi Cagar Budaya baik itu Calon Diduga Cagar Budaya atau Cagar Budaya yang sudah ditetapkan makan Raperda ini bias dibentuk, dan sebaliknya jika tidak ada potensi Cagar Budaya, maka Raperda ini tidak perlu dibentuk.

Kota Tangerang Selatan ada 62 (enam puluh dua) Cagar Budaya berupa benda dan non benda. 1 (satu) Cagar Budaya sudah ditetapkan dengan Keputusan Walikota No 30 Th 2019 yaitu Kramat Tajug. 6 (enam) Cagar Budaya sedang proses pemeringkatan yaitu: Daan Mogot; PTPN VI; PTPN VII; Stasiun rawa Buntu; Stasiun Sudirman; dan Makam Raden Fatah. Sedangkan yang 55 (lima puluh lima) masih berstatus Calon Diduga Cagar Budaya. Raperda ini sangat dibutuhkan dalam pengelolaan Cagar Budaya, agar Cagar Budaya tidak hilang, karena yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan Cagar Budaya yaitu status kepemilikan masih dimiliki oleh orang perseorangan, masyarakat atau pemerintah pusat. (Humas Kanwil Banten)

Bagikan di Media Sosial mu