Jelang Evaluasi TPN, 477 Satuan Kerja Terima Penguatan ZI oleh Inspektur Jenderal
SERANG, (gerbangbanten.co.id) – Jelang Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM oleh Tim Penilai Nasional (TPN), Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM selaku Tim Penilai Internal (TPI) menggelar Penguatan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM dalam Rangka Menghadapi Tim Penilai
Nasional (TPN) oleh Jajaran Pimpinan Inspektorat Jenderal secara Virtual, Selasa (10/08).
Tak tanggung-tanggung, Inspektur Jenderal, Razilu pun turut mengerahkan Inspektur Wilayah I sampai dengan Inspektur Wilayah VI untuk memberikan penguatan pada masing-masing Area dalam 6 Area Perubahan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Kerja, antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Dalam arahannya, Inspektur Jenderal menyampaikan bahwa sebanyak 477 Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah diusulkan untuk mengikuti Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM oleh Tim Penilai Nasional (TPN) di Tahun 2021 ini.
Melihat banyaknya jumlah Satuan Kerja yang Lolos ke TPN, Inspektur Jenderal yakin hal ini terjadi karena adanya keseriusan Satuan Kerja dalam membenahi organisasi serta membenahi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Hakikat Pembangunan ZI adalah untuk berkinerja tinggi dengan Zero Penyelewengan, Zero Korupsi, dan Zero Penyalahgunaan Wewenang. Untuk itu, mulai hari ini, hapuskan segala bentuk penyalahgunaan yang akan merusak Pembangunan Zona Integritas. Dan kunci dari terwujudnya semua itu adalah Pimpinan yang mampu menjadi Role Model bagi jajarannya”, ujarnya.
Dalam arahannya, Inspektur Jenderal turut memaparkan Strategi yang harus disiapkan oleh masing-masing Satuan Kerja jelang Evaluasi oleh Tim Penilai Internal.
“Tingkatkan komitmen dan konsistensi, luruskan kesadaran bahwa WBK/WBBM adalah kewajiban dari setiap ASN, dan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan terbaik, tingkatkan pemahaman, seluruh Tim Pokja harus bisa berlaku sebagai kamus berjalan, tambahkan inovasi apabila itu diperlukan yang bisa dirasakan memberikan manfaat besar untuk masyarakat, pastikan tidak ada berita negatif dan viral mengenai masing-masing Satuan Kerja, lakukan evaluasi terhadap rekomendasi dari TPI dan selalu Waspada Mystery Shopper serta selalu berdo’a”, paparnya.
Turut hadir mengikuti kegiatan antara lain Kapala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Agus Toyib didampingi para Kepala Divisi serta Tim Pokja Pembangunan ZI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. (Humas Kanwil Banten)