Helldy: Banyak Karyawan Industri Belum Terdaftar Peserta BPJS
CILEGON (Gerbang Banten) – Walikota Cilegon, Helldy Agustian mengatakan masih banyak karyawan industri yang belum mendaftarkan BPJS. Karenanya, ia akan melakukan kerjasama bersama industri yang ada di Kota Cilegon.
Hal tersebut, disampaikan usai acara Forum Komunikasi dan Forum Kemitraan perihal peningkatan Universal Health Coverage (UHC), di ruang rapat kantor Walikota, Rabu (14/4/2021).
Namun Helldy belum bisa memastikan kapan rencana peningkatan UHC tersebut terealisasi. Pasalnya, Helldy mengaku perlu mempelajari terlebih dahulu.
“Belum bisa janji dulu kapannya, kita harus berjuang dulu”ucapnya
Untuk diketahui, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bersama Pemkot Cilegon dorong peningkatan Universal Health Coverage (UHC).
UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
“Hari ini kita bicara mengenai BPJS bagaimana meningkatkan UHC agar supaya sama seperti Bantaeng. Di Bantaeng itu 95 persen, 5 persennya dari Jamkesda, kita 81 persen ternyata”kata Helldy.
Di tempat yang sama, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kantor Cabang Serang, Dasriyal menuturkan, pihaknya mengusulkan kepada Walikota akan menggandeng Disdukcapil dalam peningkatan UHC.
Menurut Dasriyal, kerjasama dengan Disdukcapil itu selain dapat meningkatkan UHC, juga dapat mengetahui berapa persentase penduduk yang belum mendaftarkan BPJS termasuk golongannya.
“Dari jumlah penduduk 442.803 ribu jiwa, ada sekitar 80 ribu lebih yang belum sama sekali, kemudian ada sekitar 83 ribu juga yang sudah pernah terdaftar tapi kartu gak aktif. Jadi yang belum kalau saya bilang 163 ribu”paparnya.
Kemudian untuk mengetahui golongan yang mampu dan tidak mampu, Disdukcapil akan melakukan pemadanan dengan data yang sudah ada.
“Kalau dia wiraswasta di data Disdukcapil, dia harus didaftarkan oleh pemberi kerja. Tapi kalau dia tidak mampu nanti Pemda yang menentukan, dari pemerintah atau provinsi atau bisa juga dari APBN,” ucapnya.
Selain itu, Dasriyal juga mengoreksi pernyataan Helldy yang menginginkan UHC meningkat 95 persen. Menurut Dasriyal, target 95 persen itu terjadi di tahun lalu, sementara berdasarkan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RJPMN) dari BAPPENAS tahun ini tergetnya 98 persen.
Artinya sisa 2 persen ini dalam waktu dekat harus terpenuhi 100 persen. Nanti mungkin ada tahapan validitas data penduduk macam-macam itu 2 persen.
“Sekarang 81 persen, kita kejar dulu minamal 98 persen, selisih dari 98 persen itu kan 83 ribu non aktif 80 ribu belum tersentuh. 83 ribu non aktif itu kenapa non aktif”tutupnya. (***).