Rabu, Maret 26, 2025
KOTA TANGERANG

Atasi Kemacetan di Perlintasan Satu Bidang Maulana Hasanudin, Wali Kota Kaji Pengalihan Arus Lalu Lintas

Tangerang, Gerbang Banten – Senin (09/11) pagi, Wali Kota Arief R. Wismansyah mengecek perlintasan satu bidang yang terletak di Jl. Maulana Hasanudin. Kemacetan yang sering terjadi di lokasi Perlintasan Satu Bidang yang berada tidak jauh dari Stasiun Poris diprediksi akan semakin parah bila tidak segera dicarikan solusinya, terlebih Kereta Api Bandara yang menghubungkan Tangerang-Bandara-Jakarta sebentar lagi akan beroperasi.

Untuk itu, Wali Kota yang ditemani oleh Kadis PUPR Kota Tangerang, Nana Trisyana akan segera mengundang pihak PT KAI untuk segera merumuskan solusi penanganan kemacetan di perempatan yang menghubungkan Jl. Benteng Betawi dan Jl. Maulana Hasanudin.
“Kita nanti akan usulkan pembangunan Under Pass, sehingga bisa mengurangi pertemuan kendaraan bermotor dengan Kereta Api yang juga melintasi bidang yang sama,” jelasnya.
“Jalur kereta api tetap seperti ini, tapi tidak ada lagi perlintasan satu bidangnya, karena kendaraan bermotor bisa lewat under pass,” imbuhnya.
Namun, kata Wali Kota pembangunan under pass tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit, belum lagi pengerjaannya yang membutuhkan waktu yang lama.
“Biayanya bisa Rp 200 Milyar lebih,” ujarnya.
Untuk itu, Wali Kota juga berencana untuk melakukan rekayasa lalu lintas dengan memanfaatkan trase STA 11 yang menghubungkan wilayah timur Kota Tangerang dengan Bandara Soekarno Hatta.
“Kita akan bikin skenario pengalihan arus lalu lintas,” tuturnya.
“Saat ini kita sedang memikirkan kebutuhan lahannya termasuk trasenya apakah menggubakan trase STA 11 atau kita bikin trase baru yang menghubungkan Jl. Maulana Hasanudin dengan Jl. Daan Mogot tanpa harus melintasi perlintasan Kereta Api langsung, artinya nanti kita bikinkan jembatan seperti Antapani di Bandung,” terangnya.
Tapi, lanjut Wali Kota hal itu masih memerlukan kajian tehnis. “Mana yang reliable dengan kondisi di lapangan dan pas dengan anggaran yang ada, karena masih banyak hal yang memerlukan pembiayaan APBD, seperti urusan pendidikan, kesehatan dan juga penanganan banjir,” tukasnya.(hms/vic)

Tinggalkan Balasan