Agus Sudrajat:   Meski PT Bangun Mandiri Raharja limpahan dari PT Graha Nagara Indah, tetap harus melakukan pengurusan perizinan dan MoU

SERANG (Gerbang Banten) – Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang belum mengantongi izin PT Bangun Mandiri Raharja.Hal tersebut dikatakan kasi Penanaman Midal Agus Sudrajat.

Menurut Kasie Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang, Agus Sudrajat mengatakan, PT BMR tidak ada izin prinsip Penanaman modal setelah mengambil alih pengembangan perumahan dari PT Graha Nagara Indah. Seharusnya ada MoU antar pihak Bank, pengembang pertama dan pengembang kedua yang akan melanjutkan pembangunan tersebut.

“Meskipun PT Bangun Mandiri Raharja merupakan limpahan dari PT Graha Nagara Indah, tetap harus melakukan pengurusan perizinan. Seharusnnya ada MoU bila memang ingin take over dari pengembang sebelumnya,” katanya saat ditemui Kabar5.com di ruang kerjanya, Kamis (23/11).

Agus menjelaskan, dalam peralihan take over antara pengembang pertama dengan pengembang kedua ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan pertama, pihak pengembang kedua melanjutkan pembangunan dan melakukan MoU dengan pihak Bank selaku Kreditur. MoU itu harus disaksikan oleh notaris tanpa harus mengurus izin lagi. Kemungkinan lainnya, pihak pengembang kedua memulai pembangunannya lagi dari awal dan mengurus perizinan ulang.

“Ini yang harus kita cari tau. Tapi saya tegaskan lagi, sampai saat ini BMR belum memiliki izin,” tandasnya.

Sebagai perumahan bersubsidi, seharusnya rumah diakad-kreditkan dalam kondisi 100 persen siap huni. Hal itu untuk menghindari gejolak dengan pihak konsumen perumahannya. Pengembang juga harus menyiapkan fasilitas umum dan fasilitas sosial pendukungnya.

“Harus 100 persen layak huni. Ada Tempat Pembuangan Sampah, Tempat Pemakaman Umum, sarana ibadah dan fasilitas umum lainnya,”  pungkasnya.

Namun Manajer PT BMS, Jul membantah jika perusahaannya tidak dilengkapi perijinan alias bodong. Jul juga menyebut bahwa PT BMS memiliki akta notaris juga sebagai pendukungnya.

“Kita punya izin, akta notaris juga ada, jadi kita ini PT resmi bukan PT bodong,” ungkapnya singkat.

Namun saat diminta menunjukkan, Jul beralasan semua berkas itu tidak dipegangnya melainkan pada Presiden Direkturnya, pak Bambang.

Sementara mantan debitur Perumahan Metropolis Recindence, Martin, mengaku kecewa dengan sistem kerja yang dilakukan developer perumahan bersubsidi tersebut. Dirinya menganggap, tidak adanya berkas perijinan itulah yang membuat pihak pengembang seolah lepas kontrol.

“Saya kecewa. Bukannya perumahan bersubsidi itu harusnya sudah lengkap semua ijinnya? Ini informasi yang saya dapat, belum adanya ijin baik ijin lokasi, ijin tata ruang dan perijinan lainnya,” katanya singkat.

Untuk diketahui Perumahan BPJS Ketenagakerjaan Metropolis Recidence merupakan perumahan Subsidi dari pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan. Perumahan itu diperuntukan bagi karyawan Nikomas yg sudah menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Namun perumahan itu banyak menuai keluhan dari masyarakat, seperti kondisi bangunan yang baru 75% tapi sudah di-akadkreditkan. (Charles)